Gaji ke-13 Cair Besok! Ini Jadwal & Besaran yang Diterima ASN & Pensiunan

Jakarta, 1 Juni 2025 – Kabar baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan! Pencairan gaji ke-13 akan dimulai besok, 2 Juni 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23 Tahun 2025. Pembayaran ini berlaku untuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hakim, serta para pensiunan yang dananya bersumber dari APBN.

Siapa Saja yang Mendapatkan Gaji ke-13?

Menurut PT Taspen, pencairan untuk pensiunan akan dilakukan otomatis tanpa perlu pengajuan atau verifikasi ulang. Artinya, penerima pensiun tak perlu repot mengurus administrasi tambahan!

Berapa Besaran Gaji ke-13 yang Diterima?

Gaji ke-13 terdiri dari beberapa komponen, termasuk:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan/umum
• Tunjangan kinerja (Tukin) (khusus APBN)

Rincian Gaji Pokok PNS (Berdasarkan PP No. 5/2024):

Gaji ke-13 untuk Pensiunan (PP No. 8/2024):

Catatan: Tidak ada potongan iuran kecuali PPh yang sudah ditanggung pemerintah.

Kenapa Gaji ke-13 Penting?

Menurut Henra, Corporate Secretary Taspen, pencairan gaji ke-13 adalah bentuk apresiasi negara kepada ASN dan pensiunan yang telah berkontribusi.

"Ini bukti nyata keberpihakan negara dalam menjamin kesejahteraan ASN, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun," ujarnya.

Kapan Cair & Bagaimana Cara Mengeceknya?

• Mulai 2 Juni 2025 untuk ASN aktif & pensiunan.

• Pencairan dilakukan otomatis ke rekening masing-masing.

• Penerima pensiun tidak perlu verifikasi ulang.

Tips Cek Pencairan:

1. Pantau notifikasi dari bank terkait.

2. Cek aplikasi layanan keuangan (e-banking/mobile banking).

3. Jika belum masuk, hubungi layanan Taspen/BKN.

FAQ Seputar Gaji ke-13

Nah, sudah siap menyambut gaji ke-13 besok? Jangan lupa cek rekening dan manfaatkan dengan bijak! 💰

📢 Update info terkini seputar keuangan ASN? Ikuti media resmi Kemenkeu & BKN!

Mengapa Artikel Ini Lebih Menarik?

Semoga membantu! 🚀

Pendahuluan

Peran kepala sekolah sangat strategis dalam keberhasilan pendidikan di Indonesia. Untuk memastikan profesionalisme dalam jabatan ini, pemerintah telah menetapkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya yang dinilai kurang relevan dengan perkembangan terkini dunia pendidikan.

Artikel ini akan mengupas secara lengkap isi dan substansi peraturan tersebut, mulai dari syarat menjadi kepala sekolah, tahapan seleksi, masa penugasan, hingga ketentuan peralihan dan pemberhentian.

Latar Belakang dan Tujuan Permendikdasmen 7 Tahun 2025

Peraturan ini diterbitkan karena:

• Pentingnya peningkatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan.
• Kebutuhan akan peraturan baru yang lebih responsif terhadap dinamika pendidikan saat ini.
• Menggantikan Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021 yang sudah tidak sesuai.

Definisi Kepala Sekolah dalam Permendikdasmen 2025

Kepala sekolah adalah guru profesional yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan formal, baik di dalam maupun luar negeri (SILN).

Persyaratan Menjadi Kepala Sekolah

Berikut adalah syarat utama untuk menjadi calon kepala sekolah:

• Minimal S-1/D-IV dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
• Memiliki sertifikat pendidik.
• Berstatus PNS atau PPPK dengan pengalaman minimal 8 tahun.
• Penilaian kinerja minimal “Baik” selama 2 tahun terakhir.
• Pengalaman manajerial minimal 2 tahun.
• Usia maksimal 56 tahun saat ditugaskan.
• Tidak sedang terlibat kasus hukum, dan menandatangani pakta integritas.

Tahapan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

1. Pemetaan Kebutuhan Kepala Sekolah

Dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten dan lembaga penyelenggara pendidikan, untuk proyeksi 4 tahun ke depan.

2. Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Meliputi:

• Pengusulan calon.
• Seleksi administrasi dan substansi.
• Pelatihan calon kepala sekolah.

3. Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal dan menghasilkan sertifikat kelulusan sebagai dasar penugasan resmi.

Mekanisme Penugasan

Penugasan dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) sesuai kewenangan, setelah calon lulus pelatihan dan seleksi.

Mekanisme Penugasan Dibedakan Menjadi:

• Guru ASN di sekolah negeri.
• Guru ASN dan non-ASN di sekolah swasta.
• Guru PNS untuk SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri).

Masa Tugas Kepala Sekolah

• Penugasan dilakukan maksimal 2 periode, masing-masing 4 tahun.
• Jika belum ada calon yang memenuhi syarat, dapat diperpanjang 1 periode tambahan.
• Kepala SILN diberi tugas maksimal selama 3 tahun.

Pemberhentian Kepala Sekolah

Kepala sekolah bisa diberhentikan karena:

• Meninggal dunia atau permintaan sendiri.
• Masa tugas habis.
• Pelanggaran disiplin, pindah jabatan, kinerja buruk, ikut partai politik, dll.

Penjaminan Mutu dan Pendanaan

• Penjaminan mutu dilakukan oleh Direktorat dan mitra kementerian lain.
• Pendanaan berasal dari APBN, APBD, atau sumber sah lainnya.

Ketentuan Peralihan

Kepala sekolah yang sedang menjabat tetap menjalankan tugas hingga masa jabatannya selesai. Pemerintah daerah juga dapat mengangkat guru tanpa sertifikat pelatihan jika dalam kondisi tertentu, tapi hanya untuk 1 periode.

Baca lingkap disini https://sfl.gl/hVsY2c

Kesimpulan

Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 memberikan arah baru dalam proses seleksi dan penugasan kepala sekolah di Indonesia. Dengan regulasi ini, diharapkan tercipta kepemimpinan pendidikan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan, integritas, serta evaluasi kinerja sebagai indikator utama keberlanjutan tugas kepala sekolah.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Proses verifikasi rekening penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Setjen GTK Kemdikdasmen masih berlangsung. Tim terkait memastikan setiap rekening telah terdaftar dengan benar untuk kelancaran pencairan dana.

Penerima TPG Lama Gunakan Rekening yang Sama

Penerima TPG lama, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Guru Tetap Yayasan (GTY), tetap menggunakan rekening yang sudah biasa digunakan untuk pencairan.

Rekening Penerima TPG Baru (Lulusan 2024)

• ASN (PNS/PPPK): Penerima TPG baru dari lulusan 2024 akan menggunakan rekening gaji yang telah dipakai sejak Januari 2025.

• Non-ASN: Bagi penerima TPG baru yang berstatus Non-ASN, Setjen GTK Kemdikdasmen akan membuatkan rekening baru. Rekening tersebut nantinya dapat dilihat di Info GTK dan harus diaktivasi di bank terkait.

Verifikasi dan Update Rekening di Info GTK

Bagi ASN yang mendapati nomor rekening mereka masih kosong di Info GTK, diharapkan bersabar. Saat ini, Tim Setjen GTK Kemdikdasmen sedang menyelesaikan proses verifikasi sebelum data rekening diinput ke dalam Simtun/Info GTK.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ikut Memverifikasi

Selain proses verifikasi oleh Setjen GTK, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga meminta data rekening gaji bagi penerima TPG dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TAMSIL). Data tersebut telah dikirimkan guna memastikan pencairan dana berjalan sesuai prosedur.

Informasi Selanjutnya

Tim Kerja Tunjangan Guru akan terus memberikan pembaruan mengenai proses verifikasi dan pencairan dana TPG serta TAMSIL. Guru penerima diharapkan tetap memantau Info GTK secara berkala.

Untuk perkembangan terbaru, tetap ikuti berita ini dan pantau informasi resmi dari pihak terkait.